Rencana pemerintah untuk menaikkan PPN 12% diyakini bakal berdampak pada PHK dan daya beli masyarakat yang makin melemah

Kalangan pekerja/buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 20% bila kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% diberlakukan 1 Januari 2025.

Kenaikan PPN 12% di tengah kondisi pelemahan daya beli akan memberi dari multiplier yang berujung pada PHK

Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan menjadi pilihan redaksi dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id, Rabu (20/11/2024).

Kenaikan tarif PPN diproyeksikan memengaruhi laju saham emiten ritel seperti PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA) dan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES).

Kenaikan tarif PPN sebenarnya mencapai 9,09% apabila pemerintah memberlakukan PPN 12%. Harga barang-barang bisa menjadi lebih mahal, berikut cara menghitungnya.

Hippindo mengkhawatirkan dampak dari kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal 2025 akan membuat masyarakat mengerem belanja kebutuhan sehari-hari

Menurut Wakil Ketua DPR ada fleksibilitas aturan, sehingga pemerintah bisa menunda kenaikan PPN jika berdampak besar ke masyarakat, atau bahkan menurunkannya.

Kenaikan PPN dapat berdampak pada naiknya biaya produksi, yang bisa terus merembet ke penurunan daya beli hingga PHK.

APPBI mengungkapkan dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% terhadap harga produk di pusat perbelanjaan.

Konsumsi sebagai komponen utama PDB semestinya mendapatkan stimulus, bukan dikenakan beban seperti kenaikan PPN jadi 12% dan pungutan Tapera.

Pemerintah dinilai dapat mengoptimalkan alternatif sumber penerimaan negara lain ketimbang menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan uang yang seharusnya mengalir ke makanan dan minuman dan konsumsi lainnya, justru terserap ke judi online (judol).

Menurut Direktur BRI, penambahan anggaran bansos berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat sehingga akan berefek positif bagi perekonomian.

Turunnya daya beli, yang membuat omzet UMKM turun, dinilai terjadi sejak pemerintah menghentikan penyaluran bansos Covid-19.

Di tengah pelemahan daya beli masyarakat, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dinilai harus menjadi pilihan paling terakhir apabila tidak ada opsi lain yang efektif.