DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) kooperatif menyusul mangkirnya sejumlah pejabat dari jadwal rapat Pansus Hak Angket Haji 2024.

Pengamat mengusulkan agar pemerintah membentuk Badan Haji di luar Kemenag lantaran penyelenggaraan ibadah haji selalu menyisakan masalah setiap tahunnya

Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR akan memanggil travel-travel haji dan jemaah haji khusus usai adanya laporan penyelewengan penggunaan kuota haji khusus 2024.

Rapat Pansus Haji 2024 batal digelar usai gedung DPR RI dikepung massa demonstrasi

Kemenag maupun Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) tidak memiliki wewenang untuk menjual kuota haji yang tidak terpakai.

Pansus Hak Angket Haji 2024 menghujani Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief soal pembagian kuota haji khusus 2024

KPK memberikan tanggapan terkait dengan permintaan anggota DPR untuk mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024.

Bisnis, JAKARTA — Untuk pertama kalinya, dana penyelenggaraan haji mengalami defisit pada 2023. Penyebabnya, peningkatan beban penyelenggaraan ibadah haji (PIH) serta kenaikan…

Kegiatan usaha BPS BPIH harus berdasar prinsip syariah untuk memastikan semua transaksi dan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji batal digelar oleh DPR pada pekan lalu.

Dengan jumlah kuota haji Indonesia pada 2024 mencapai 241.000 jemaah, maka tercatat sudah ada sekitar 75,58% jemaah yang kembali di Tanah Air.

DPR sebut Kemenag tidak pernah berkoordinasi dengan DPR terkait pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Kemenag mempersilahkan Pansus Haji yang dibentuk DPR untuk membuktikan tuduhan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Tahun ini Embarkasi/Debarkasi Palembang memberangkatkan 8.467 jemaah rinciannya 7.263 jemaah asal Sumsel, 1.109 jemaah asal Bangka Belitung, dan 95 petugas.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI Hilman Latief mengatakan Kemenag tidak melakukan jual beli kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab