Jajaran Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia diminta melakukan pemetaan sosial masyarakat hukum adat terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal…
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) siap melaksanakan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang…