Sejumlah raksasa nikel dunia, berada dalam kompleks pertambangan yang dituding oleh CRI melakukan deforestasi dan pelanggaran hak masyarakat adat di Indonesia.

Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengatakan 1,5 juta hektare hutan adat yang sudah diakui. Cek faktanya di sini.

Mahfud MD menyebut kasus tanah adat menjadi salah satu masalah besar di Indonesia dalam Debat Cawapres.

Sejumlah masyarakat di Tanah Datar, Sumbar, mendapatkan sertifikat tanah ulayat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 95/2023 yang disahkan pada 15 September 2023.

Anggota Komisi II DPR Heri Gunawan meminta agar pemerintah mengakui keberadaan tanah adat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pendekatan manusiawi harus dilakukan dalam penyelesaian konflik Pulau Rempang.

Sebanyak 900 bidang tanah masyarakat adat Desa Padangbulia, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, belum disertifikasi karena permasalahan dalam prosesnya.

Presiden terpilih diminta serius mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi undang-undang agar masyarakat pemilik tanah ulayat berhak mengelola…

Masyarakat adat Megow Pak Tulang Bawang Lampung menuntut hak ulayat berupa pemanfaatan lahan perkebunan tebu di tiga kecamatan.

Kepala Suku Maya Papua Barat meminta bantuan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyelesaikan permasalahan hak ulayat mereka di Raja Ampat, daerah tujuan wisata paling terkenal…

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengharapkan dilanjutkannya pembahasan RUU Masyarakat Adat untuk bisa mengembalikan 7,4 juta hektar lahan yang sebelumnya menjadi…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang menegaskan tanah masyarakat memang tak bisa diganggu gugat untuk dibebaskan karena memiliki perlindungan hukum.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang menegaskan tanah masyarakat adat memang tak bisa diganggu gugat untuk dibebaskan karena memiliki perlindungan hukum

Mereka termasuk kelompok yang gusar, meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan PT Freeport Indonesia segera melakukan ekspor.

Sedikitnya 40 anak petani Jambi dan Suku Anak Dalam (SAD) tak dapat melanjutkan pendidikan sekolah dasar dengan masih berlangsungnya konflik lahan antara perusahaan sawit…