Pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp10 miliar bagi pemda yang berhasil mengendalikan inflasi di bawah rata-rata nasional.

Penolakan beberapa gubernur untuk melantik penjabat bupati usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terjadi lantaran belum adanya aturan turunan.

KPPOD menyarankan agar pemerintah melandaskan pengawasan berdasarkan empat pilar daya saing daerah berkelanjutan.

Pengalihan izin usaha yang dicabut diharapkan bisa mengoptimalisasi usaha dan investasi, yang sebelumnya tidak dijalankan oleh pihak pengelola pertama.

Kendati pentingnya peran landasan hukum reformasi fiskal daerah, KPPOD menilai terdapat beberapa aspek dalam UU HKPD yang berpotensi untuk menimbulkan dampak positif sekaligus…

Mengutip situs resmi bpk.go.id, hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pemda masih sangat tergantung pada transfer daerah dari pemerintah pusat untuk membiayai…

Menurut KPPOD, kejadian yang sama berulang dari tahun ke tahun sehingga menunjukkan pemerintah daerah belum bisa mampu menggunakan APBD secara optimal untuk instrumen pembangunan…

Kajian KPPOD berupa studi pemeringkatan daya saing di 356 kabupaten di Indonesia menemukan bahwa daerah-daerah dengan daya saing yang tinggi memiliki persoalan di bidang…

KPPOD menilai otonamo daerah masih perlu banyak pembenahan sistem. Kendati demikian, Indonesia sudah memiliki acuannya.

Hal tersebut dapat dilihat dari kemandirian fiskal atau indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan di daerah

Alasan di balik dukungan terhadap langkah dari pemerintah tersebut adalah karena UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah harus direvisi agar kebijakan…

KPPOD memberikan sejumlah catatan terkait dengan RPP ini, salah satunya terkait dengan penerapan online singe submission risk based approach (OSS RBA).

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sarankan beberapa langkah dalam rangka memperbaiki kinerja Online Single Submission (OSS) ke depan.

Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta debat putaran kedua calon presiden dan calon wakil presiden mampu menunjukan kemampuan manajemen dalam mengatasi…

KPPOD mengusulkan pelucutan sejumlah kewenangan kepala daerah terkait penempatan birokrasi guna memastikan netralitas aparatur sipil negara atau ASN dalam politik praktis…

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah masih menemukan fenomena keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN dalam kegiatan politik praktis pemilihan kepala daerah.