Fraksi Golkar mempertanyakan keberlanjutan dari pengajuan izin gangguan yang sedang berproses.

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pencabutan Perda No.15/2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

Pemerintah daerah di Jawa Tengah dinilai perlu mendorong penghapusan masa berlaku izin gangguan atau hinderordonnantie di tengah sulitnya pengadaan lahan bagi pembangunan…

BISNIS.COM, JAKARTA--Pelaku usaha menagih kepastian hukum yang ditawarkan pemerintah daerah untuk menarik investasi mengingat komitmen itu selama ini hanya menjadi ‘macan…