Himpunan Kawasan Industri (HKI) menilai ketidakpastian hukum menjadi polemik klasik yang tak kunjung terselesaikan dalam kuran waktu 10 tahun terakhir.
Pengamat menilai insentif pajak jumbo yang ditawarkan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo pada 2025 tidak akan efektif tanpa adanya kepastian hukum.
Bivitri Susanti menyerukan penggunaan hukum alternatif karena hukum konvensional sedang disalahgunakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemimpin negara di masa depan harus mendukung pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur karena sudah memiliki payung…
Dalam PSC cost recovery, bagian investor terdiri atas cost recovery dan produksi migas. Sementara itu, dalam PSC gross split, pembagian produksi sudah dapat dihitung sebelum…
Pemerintah dan DPR mulai menghadapi masalah pelilknya merumuskan landasan hukum dalam pembangunan infrastruktur transportasi di ibu kota negara (IKN) baru. Anggaran ratusan…
Bisnis, JAKARTA — Adanya kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan harus dimaknai sebagai bagian dari upaya lembaga itu memberikan kepastian hukum bagi…
Revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinilai sudah harus masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) guna mendorong peringkat…
Direktur PT MMHL Yu Jing melalui kuasa hukumnya Teguh Samudra mengaku kecewa dengan sikap penegak hukum di Indonesia yang dinilai telah mengkriminalisasi kliennya karena…
JAKARTA – Upaya pemerintah mendorong masuknya investasi asing ke Tanah Air masih dibayang-bayangi persoalan kepastian hukum yang sering menjadi sorotan para investor. Untuk…
Pemerintah perlu memberi penekanan pada persoalan kepastian hukum dan upaya memperbaiki implementasi kebijakan di lapangan demi terus menaikkan peringkat kemudahan berusaha.…