APPBI mengungkapkan dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% terhadap harga produk di pusat perbelanjaan.

Hippindo mengatakan ada sejumlah kebijakan pemerintah yang membuat sejumlah segmen kelas menengah malas berbelanja.

Pengusaha ritel blak-blakan terkait dengan biang kerok banyak masyarakat Indonesia lebih memilih berbelanja di luar negeri ketimbang di negaranya sendiri.

Indonesia Shopping Festival (ISF) dibuka di 385 pusat belanja atau mal di RI. Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli lewat promo yang ditawarkan.

Tembus rekor Rp155,2 triliun momen belanja di Black Friday 2023 di Amerika Serikat

Tren kunjungan pusat perbelanjaan pada bulan Ramadan dan Lebaran tahun ini diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 30 persen.

Saat ini, sebanyak 60 persen masyarakat sudah mulai berbelanja secara offline, sisanya masih mengandalkan online sebesar 25 persen, dan 15 persen hybrid.

Kenaikan suku bunga acuan 75 basis poin diperkirakan akan membuat pengembang pusat perbelanjaan atau mal menunda investasinya.

Pengelola pusat belanja atau mal perlu berinovasi dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global hingga persaingan dengan platform e-commerce.

Pangsa pasar ritel modern dinilai kebal dari imbas kenaikan harga BBM.

Seiring pemulihan kunjungan ritel modern, pengelola pusat belanja sendiri akan menaikkan service charge dan sewa sekitar 5-10 persen.

Depreasiasi rupiah terhadap dolar AS akan memicu orang-orang kaya untuk memilih belanja di dalam negeri dibandingkan harus ke luar negeri.

Pelonggaran PPKM sejak pertengahan September telah meningkatkan kunjungan ke pusat perbelanjaan.

Pemerintah memberlakukan persyaratan surat keterangan bebas Covid-19 bagi pengunjung mal atau pusat belanja. Begini alasannya..

Dengan kapasitas pengunjung mal yang dibatasi, daya ungkit ekonomi juga akan terbatas. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam PPKM lanjutan dapat diimbangi dengan akselerasi…

Menko Airlangga mengungkapkan pemerintah akan memberikan subsidi gaji kepada para pegawai berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.