Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah memperjelas kebijakan baru distribusi pupuk

Pemerintah bakal memangkas prosedur penyaluran pupuk bersubsidi mulai 2025 yang akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Rencana penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran tercantum dalam APBN 2025 yang sudah disahkan menjadi undang-undang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan wacana penyaluran subsidi tak lagi lewat kementerian.

PT Pupuk Indonesia (Persero) melaporkan utang atau kurang bayar pemerintah atas biaya penyaluran pupuk subsidi pada periode 2020-2023 mencapai Rp10,48 triliun.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman berharap para petani segera mempercepat masa tanam seiring adanya kepastian pupuk subsidi tahun ini.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan siap menjalankan amanah pemerintah untuk menyalurkan pupuk subsidi sebanyak 9,55 juta ton pada tahun ini.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat tagihan kurang bayar pupuk subsidi periode 2020-2021 pemerintah masih tersisa Rp1 triliun.

Presiden Jokowi menugaskan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.10/2022 terkait pupuk subsidi

Perubahan kebijakan pupuk bersubsidi dinilai sebagai salah satu upaya mengantisipasi kenaikan harga pupuk secara global.

Sebelumnya, Lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman RI tengah mendalami adanya potensi maladministrasi pada tata kelola pupuk bersubsidi.

Dunia pertanian pernah menjadi tulang punggung utama Indonesia pada awal era Orde Baru, lebih dari 53% perekonomian RI ditopang sektor tersebut.

Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana, Kementerian Pertanian mengklaim tengah mereformasi efektfitas subsidi pupuk.

Guru Besar Tetap Institut Pertanian Bogor (IPB) Sri Hartoyo mengingatkan pemerintah untuk mengurangi subsidi pupuk.

Bagai mengurai benang kusut, pemberian subsidi pupuk beserta penyalurannya memendam sejuta persoalan yang silang sengkarut. Banyak pihak condong menginginkan agar pemerintah…

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat meminta pengalihan subsidi pupuk pada APBN 2016 dilakukan secara bertahap sekaligus melakukan evaluasi secara berkala agar tidak…