Menurut DPR, usai bertemu tiga wamenkeu muncul keputusan agar barang seperti bahan makanan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan tidak kena PPN 12%.

WIKA berencana mengkaji skema pinjaman saldo anggaran lebih atau SAL Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada 2025, pemerintah menaikkan target penerimaan pajak dari karyawan hingga 45% sembari menurunkan target setoran pajak korporasi. Kenapa?

Target penerimaan cukai plastik sempat dipatok Rp1,84 triliun dalam APBN 2024 dan kini dihilangkan dari APBN 2025

Pemerintah mematok target penerimaan pajak karyawan atau PPh 21 untuk meningkat 45% pada 2025. Namun, target pajak dari korporasi justru turun tahun depan.

Pemerintah hanya menargetkan pendapatan cukai rokok Rp230,09 triliun pada 2025, turun posisi dari tahun ini.

Pemerintah menetapkan target pendapatan cukai minuman berpemanis dalam kemasan Rp3,8 triliun pada 2025, turun dari target target yang ditetapkan tahun lalu.

Target penerimaan PPN pada 2025 mendekati Rp1.000 triliun, baik dari konsumsi dalam negeri maupun impor, ketika tarif PPN 12% berlaku.

Pemda dan BUMN dapat mengajukan pinjaman dari Saldo Anggaran Lebih atau SAL APBN, yang diyakini akan terkait dengan program makan bergizi gratis.

Dalam berbagai kesempatan, Sri Mulyani menolak berkomentar soal tarif PPN 12%. Terbaru, dia 'melemparkannya' ke Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Total anggaran yang tetap Rp71 triliun tetapi bujet makanan yang turun jadi Rp10.000 dinilai sebagai tanda ruang fiskal terbatas untuk makan bergizi gratis.

Pinjaman SAL dinilai sebagai sumber pinjaman untuk menggerakkan ekonomi dalam jangka pendek, ketika sumber pendanaan lain diliputi ketidakpastian.

Melalui PMK 88/2024, Sri Mulyani dapat memberikan pinjaman kepada BUMN, BUMD, hingga Pemda dari dana SAL APBN.

Presiden Prabowo Subianto memperoleh dukungan dari sejumlah negara terkait program makan bergizi gratis selama melakukan kunjungan ke luar negeri.

Kemenko Perekonomian menyerahkan keputusan final soal rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun depan kepada Kementerian Keuangan.

Persetujuan tersebut didapat dalam rapat kerja antara Banggar DPR dengan pimpinan tujuh Kemenko pada Senin (2/12/2024).