BPK berpendapat LKPP 2020 yang disajikan pemerintah tidak memiliki salah saji yang bersifat material dan dapat menjadi pengecualian atas opini wajar yang diberikan.

Selama ini ada beberapa faktor yang membuat para pelaku bisnisi nternet service provide (ISP) enggan untuk aktif dan terdaftar di LKPP.

Pada LKPP 2020 yang masih dalam proses audit (unaudited) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai BMN Hulu Migas bertambah menjadi Rp531,85 triliun.

Metode analisa big data ini memanfaatkan data-data keuangan dan nonkeuangan yang saat ini tersimpan di BPK.

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Pemprov DKI dinilai telah berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan sistem untuk memudahkan, meningkatkan transparansi…

Dari sisi pembiayaan, pemerintah merilis kebijakan restrukturisasi kredit, subsidi bunga KUR, hingga bantuan produktif usaha mikro yang akan dirilis dalam waktu dekat

Sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah untuk…

Adapun e-katalog milik LKPP, terbukti sudah hampir dua tahun tidak bisa diakses produk dalam negeri. Gakeslab menyebut terakhir kali pembukaan penjualan di e-katalog pada…

Pengadaan barang dan jasa boleh dengan cara swakelola, selama terdapat kemampuan pelaksana swakelola. Firli mengatakan hal tersebut untuk memberikaan arahan kepada seluruh…

SE Kepala LKPP No. 3/2020 tersebut bertujuan untuk memudahkan K/L dan Pemda. Selain itu, SE ini juga menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 4/2020 terkait realokasi anggaran…

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menyatakan setiap Kementerian/Lembaga akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan hasil audit Laporan…

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut positif hasil audit BPK yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.

Hasil pemeriksaan yang mereka lakukan atas penatausahaan piutang perpajakan dalam rangka penyajian saldo piutang perpajakan per 31 Desember 2018 menunjukan sejumlah kejanggalan.

Untuk ketiga kalinya, Badan Pemeriksa Keungan (BPK) kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran…

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 ke DPR, Selasa (28/5/2019).