Pendapatan investasi seperti kupon obligasi menjadi andalan perusahaan asuransi termasuk BPJS Kesehatan untuk menjaga kemampuan membayar klaim.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyoroti pemerintah perlu merevisi PP yang mengatur besaran iuran program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah membuka seleksi calon anggota DJSN periode jabatan 2024–2029. Lembaga ini berperan sebagai pengarah SJSN yang diselenggarakan BPJS.

Seleksi DJSN dimulai seiring terbitnya Keppres Nomor 40/M Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota DJSN Masa Jabatan Tahun 2024-2029

Penerapan kamar rawat inap standar (KRIS) layanan BPJS Kesehatan akan dilakukan secara bertahap, hingga akhirnya mencapai 100 persen pada 2024.

Pekerja Migran Indonesia yang berminat mengikuti program jaminan sosial hanya segelintir. Sayangnya, mereka yang sudah berminat pun harus terhadang akses pembayaran dalam…

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) tengah mengkaji untuk menerapkan satu tarif iuran BPJS Kesehatan berdasarkan besaran gaji peserta.

Dana JHT yang dihimpun oleh BPJS Ketenagakerjaan dikelola secara hati-hati dengan menempatkannya pada sejumlah instrumen investasi.

Pada Mei 2020, terdapat 90,9 juta tenaga kerja di Indonesia.

JAKARTADewan Jaminan Sosial Nasional merumuskan sejumlah opsi kebijakan terkait batas usia pensiun untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan…

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan opsi kebijakan batas usia pensiun.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk segera melakukan aktivasi kepesertaan dalam program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan…

Bisnis.com, JAKARTA--Besaran iuran dan kewajiban jaminan kesehatan dinilai menjadi kunci keberlanjutan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan diimplementasikan…