Kasus korupsi RS Unair sebelumnya sempat menyeret nama bekas politisi Partai Demokrat Muhamad Nazaruddin.

M Nazaruddin per hari ini dinyatakan bebas murni dari masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin.

Nazaruddin telah bebas murni pada hari ini, Kamis (13/8/2020) setelah menjalani cuti menjelang bebas (CMB).

Muhammad Nazaruddin, mantan Bendara Partai Demokrat, dinyatakan bebas murni setalah menjalani masa cuti 2 bulan menjelang bebas di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung.

Surat ketetapan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin sebagai justice collaborator tertuang dalam Surat Keterangan dari KPK Nomor: R-2250/55/06/2014.

Pemberian cuti menjelang bebas kepada mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin tidak memerlukan rekomendasi dari instansi terkait, dalam hal ini Komisi Pemberantasan…

Kemenkumham dinilai tidak berpihak pada isu pemberantasan korupsi di Indonesia.

KPK membantah bahwa pihaknya pernah menetapkan M. Nazaruddin sebagai justice collaborator.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Pas Kemenkumham Rika Apriyanti mengatakan, Nazaruddin sedianya bebas murni pada 13 Agustus 2020. Namun, pada 7 April 2020, Kalapas Sukamiskin…

Nazzarudin sudah mendapat beragam remisi sejak 2013 setelah dirinya dipidana. Sejak saat itu, remisi yang didapat Nazaruddin diakumulasikan menjadi total 4 tahun 1 bulan,…

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin diwajibkan lapor satu minggu sekali melalui video call kepada pembimbingnya di Badan Pemasyarakatan (Bapas) Bandung…

Mantan Bendahara Umum Demokrat Nazaruddin bebas dari Lapas Sukamiskin setelah menjalani cuti menjelang bebas (CMB).

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Akbar Faizal merasa dijadikan target oleh mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Pelelangan suatu barang sitaan sebelum suatu perkara berkekuatan hukum tetap, sejauh ini hanya bisa dilakukan terhadap barang yang mudah rusak atau sulit untuk disimpan dan…

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mempertimbangkan usulan asimilasi Muhamad Nazaruddin yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. J

KPK hari ini, Jumat (25/11/2016) akan mengeksekusi gedung kantor milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.