Hilangnya ketentuan tersebut sejauh ini luput dari perhatian pemerintah. Semestinya, pemerintah menjelaskan alasan tidak disertakannya penggantian hak perumahan dan pengobatan…
Ada sejumlah perubahan terkait hak akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja berlaku efektif sejak diberi nomor dan ditandatangani presiden sejak 2 November 2020. Bagaimana dampaknya terhadap pesangon pekerja yang di PHK setelah penetapan?
Secara total, besar pesangon di UU Cipta Kerja ini lebih kecil dari jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Berbeda dari pesangon, dalam program JKP menggunakan dana BPJS Ketenagakerjaan sehingga tenaga kerja dimungkinkan untuk terbebas dari segala macam iuran.
Upaya pemerintah mengubah skema pesangon menjadi dana masa depan lewat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diperkirakan belum akan terealisasi dalam waktu dekat, mengingat…
Ada sejumlah persoalan sehingga prosedur hukum saat para pekerja menuntut haknya dalam hubungan industrial di pengadilan sehingga prosesnya memakan waktu yang lama.
Turunnya manfaat pesangon dalam omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dikhawatirkan dapat menambah pelik masalah dunia usaha selama ini, yakni banyaknya pemberi kerja…
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah menteri terus mengaungkan manfaat dari pemberlakuan UU Cipta Kerja. Berikut ini manfaat UU Cipta Kerja yang diklaim oleh…
Skema baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan menjadi isu kontroversial dalam UU Cipta Kerja. Mekanisme asuransi bagi korban pemutusan hubungan kerja ini dinilai akan membahayakan…
Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi menjelaskan bahwa sejauh ini pemberi kerja memanfaatkan layanan dana pensiun untuk memenuhi…
Sebelumnya, Panitia Kerja RUU Cipta Kerja telah menyepakati besaran pesangon sebesar 32 kali upah dengan skema 23 kali ditanggung pengusaha dan 9 kali ditanggung pemerintah…