Legaltech mencakup segala jenis produk dan jasa yang berkaitan pada layanan inovatif berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan dalam hal legalitas.
Pasal 48 dalam PP No. 7/2021 menegaskan kewajinan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku UMK. Layanan…
Gagasan Menkopolhukam Wiranto membentuk Tim Bantuan Hukum yang bisa mengkaji setiap ucapan, tindakan, bahkan pemikiran para tokoh-tokoh yang dianggap menyimpang dari ketentuan…
JAKARTA — Para advokat didorong untuk terus memberikan bantuan hukum pro bono alias cuma-cuma kepada masyarakat kecil, mengingat sistem peradilan di Tanah Air belum benar-benar…
Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri akan melakukan pembaharuan Nota Kesepahaman mengenai Penanganan Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah…
Pemerintah kembali mencanangkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) 1010-2019. Program yang diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas…
Mabes Polri tidak memberikan bantuan hukum kepada Irjen Pol (purn) Syahtria Sitepu terkait dengan pencegahan ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para penegak hukum dari berbagai lembaga untuk lebih mendorong peningkatan akses pemberian bantuan hukum…
BISNIS.COM, JAKARTA -- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menganggarkan dana bantuan hukum untuk rakyat miskin sebesar Rp40,8 miliar pada 2013.Menteri Hukum dan HAM…