Maruarar Sirait resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran pada hari ini, Senin (21/10/2024).

BP Tapera menjelaskan kondisi terkini terkait rencana implementasi penarikan iuran Tapera ke bagi pekerja swasta. Apakah jadi berlaku 2027?

Tapera dinilai bakal memberatkan banyak pekerja, bukan hanya kalangan buruh pabrik, tapi juga kalangan pekerja lainnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku siap menghadap DPR untuk membahas kelanjutan implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

REI Batam mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat Tapera belum efektif dalam mengatasi persoalan backlog perumahan.

BP Tapera membantah tudingan bahwa iuran peserta Tapera bakal dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan IKN.

Partai Buruh menanggapi usulan Ombdusman RI soal iuran Tapera ditanggung sepenuhnya oleh pekerja tanpa melibatkan pengusaha.

YLKI mendorong pemerintah untuk membatalkan implementasi program Tapera pada 2027 sesuai tuntutan masyarakat.

Program Tapera dan MLT BPJS Ketenagakerjaan dinilai tumpang tindih. Lantas, apa perbedaan MLT BPJS Ketenagakerjaan dengan Tapera?

BP Tapera buka suara terkait dengan wacana penundaan implementasi penarikan iuran Tapera yang bakal berlaku mulai 2027.

BP Tapera angkat bicara terkait dengan ancaman sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh membayar iuran Tapera.

Ombudsman menilai selayaknya kutipan iuran Tapera hanya ditanggung oleh para pekerja.

Pengusaha dan pekerja meminta Presiden Jokowi membatalkan kewajiban peserta Tapera bagi perusahaan dan pekerja swasta.

Penolakan keras dari masyarakat membuat pemerintah meredamnya dengan menyatakan siap jika Tapera ditunda. Keputusan final akan ada di era pemerintahan Prabowo.

Pemerintah akhirnya melunak terkait dengan program Tapera setelah menuai penolakan dari kalangan pekerja dan pengusaha.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati untuk menunda implementasi Tapera.