Kalangan produsen dalam Gaprindo mengeluhkan peredaran rokok ilegal yang berisiko berdampak terhadap pekerja dan petani

Petani tembakau se-Jawa Timur mengadukan nasib sawah ladangnya melalui kanal #LaporMasWapres

Petani tembakau menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Prabowo agar komoditasnya semakin berdaya saing

Pelaku usaha industri hasil tembakau berharap pemerintahan Prabowo mengkaji ulang aturan kemasan polos dan zona larangan jual rokok.

Per 30 September 2024, produksi daun hijau tembakau PTPN I Regional 4 telah mencapai 11.766,54 ton dengan rendemen 8,85%.

Berdasarkan konsensus analis, mayoritas sekuritas menyematkan peringkat ‘sell’ untuk saham Gudang Garam (GGRM).

Petani mengeluh tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi untuk hasil perkebunan tembakau.

Serikat pekerja menolak aturan kemasan polos rokok karena berisiko mematikan industri tembakau.

Petani tembakau dan cengkeh di Yogyakarta dan Solo Raya menolak rencana penerapan rokok kemasan polos tanpa merek

Prospek emiten rokok masih dibayangi sederet sentimen negatif kendati rencana peningkatan tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2025 dibatalkan.

Pengaturan kemasan polos tanpa merek untuk seluruh produk rokok dinilai dapat mengancam keberlangsungan tenaga kerja di industri hulu-hilir tembakau.

Industri tembakau dinilai membutuhkan stabilitas usai pemerintah memastikan tidak ada kenaikan cukai pada 2025.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah PHK dari Januari hingga akhir Agustus mencapai 46.240 pekerja.

Pelaku ekosistem industri tembakau membeberkan dampak adanya rencana kenaikan cukai hingga aturan kemasan polos.

Para petani terus menyampaikan suara penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Industri Hasil Tembakau (IHT) berisiko terkena gelombang PHK seiring adanya penerapan PP Kesehatan hingga rencana kenaikan cukai.