Penarikan utang pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo melonjak, naik 40,2% dari pembiayaan utang tahun ini.

Utang Luar Negeri Indonesia per Juli 2024 naik 4,1% secara tahunan, di antaranya terpengaruh pelemahan nilai tukar dolar AS ke mata uang lain, termasuk rupiah.

Penambahan utang dinilai tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan negara, aset tetap pemerintah, investasi pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi.

Menkeu Sri Mulyani menilai bahwa eksposur utang Indonesia relatif aman dengan desain APBN 2025 yang defisit Rp616,2 triliun.

IMF meramalkan rasio utang pemerintah akan turun dalam lima tahun ke depan atau selama masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputeri kembali menyindir Pemerintahan Presiden Jokowi soal utang dan pendapatan negara yang membuat rakyat Indonesia semakin sulit.

DPR mewanti-wanti soal tingginya utang jatuh tempo 2025 yang mencapai Rp800,3 triliun, karena harus dilunasi presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sejumlah bank berencana membagikan dividen interim di sisa 2024 hingga investor asing mulai ramai-ramai balik ke SBN.

Jelang lengser tiga bulan mendatang, utang pemerintahan Presiden Jokowi terus naik hingga mencapai Rp8.502,69 triliun.

Pembayaran bunga yang utang direncanakan senilai Rp552,triliun ini naik 10,8% dari outlook tahun ini yang senilai Rp499 triliun.

Menkeu Sri Mulyani merancang penarikan utang baru senilai Rp775,9 triliun untuk APBN 2025 Prabowo Subianto.

Turunnya penerimaan pajak dan beban subsidi yang sangat tinggi menjadi sejumlah alasan utang Indonesia melonjak menurut Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti sejumlah permasalahan negara, dari utang hingga badai PHK massal.

Ali Mochtar Ngabalin menegaskan bahwa Presiden Jokowi tak mewariskan utang ke pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan mengelola utang pemerintah dengan hati-hati yang terbukti saat S&P memberikan peringkat kredit BBB untuk RI.