Kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menambah catatan panjang kegagalan perlindungan data pribadi sektor publik.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai isu kecerdasan buatan (AI) menjadi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pencalonan Dharma Pongrekun-Kun Wardana berpotensi dibatalkan seiring dengan skandal dugaan pencatutan KTP tanpa izin.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendorong adanya regulasi atau kebijakan terkait dengan kecerdasan buatan (AI)

Elsam menyerahkan rekomendasi perihal tata kelola AI yang bertanggung jawab dan Terpercaya kepada Kemenkominfo, sebagai masukan atas regulasi AI kominfo.

Kehadiran regulasi AI yang lebih mengikat dinilai perlu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan AI yang terus berkembang. Elsam memberi sejuamlah masukan.

Pemerintah Indonesia tengah mengebut pembuatan regulasi AI yang bertanggung dan terpercaya, pengembangan dari surat edaran yang diluncurkan beberapa waktu lalu.

ELSAM menemukan beberapa masalah dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE).

Sejak berlakunya UU PDP hingga akhir 2023, ELSAM mencatat, sedikitnya terdapat dugaan pengungkapan secara melanggar hukum terhadap 668 juta data pribadi.

ELSAM soroti keputusan TikTok Shop buka lagi, sebut KPPU seharusnya lakukan investigasi.

Elsam meminta kehadiran badan pengawas keamanan siber independen swasta. BSSN disebut kurang netral setiap ada instansi pemerintah yang alami kebocoran data.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) pun meminta Kemendagri untuk segera melakukan investigasi internal terkait kabar kebocoran data Dukcapil.

ELSAM menyayangkan 13 elemen data pribadi KPAI bocor, dan untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama, sejumlah rekomendasi dialamatkan ke BSSN dan DPR.

“Penahkah Anda berpikir jika gadget kita itu seolah-olah lebih mengerti kita daripada pasangan kita sendiri? Karena dia bisa tahu kita habis dari mana, sering pesan makanan…

Pemerintah optimistis bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tetap bisa dirampungkan tahun ini, meskipun sampai saat ini diketahui bahwa…

The Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) mengatakan kebebasan pers di Indonesia mendapat ancaman lewat terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 482.3/4439/SJ…