Pemerintah provinsi Jawa Barat harus memperbaiki surat izin DPRD sebagai salah satu syarat penerbitan obligasi daerah yang akan digunakan untuk mendanai proyek Bandara Kertajati…

Kewenangan menentukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah yang hendak mengemisi obligasi diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan memastikan adanya diskusi finalisasi persiapan bersama sejumlah lembaga dan kementerian beserta pemerintah daerah di Bandung pada Jumat (7/8/2015)…

Kementerian Keuangan segera menggandeng kantor akuntan publik yang mewakili Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengkaji kondisi keuangan provinsi Jawa Barat terkait persiapan…

Berkaitan dengan rencana penerbitan obligasi daerah, Pemerintah Kota Balikpapan akan mengajukan pemeringkatan ulang terhadap rating investasi pemerintah kota kepada PT Pemeringkat…

Pemerintah Kota Balikpapan semakin mantap untuk menempuh pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur dengan dana dari pihak ketiga melalui penerbitan obligasi daerah.

Pemerintah Kota Balikpapan tengah mengkaji proyek-proyek infrastruktur yang layak untuk dibiayai dana pihak ketiga dalam rencana penerbitan obligasi daerah.

Otoritas Jasa Keuangan berharap pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah pada 2016 setelah regulasi terkait audit laporan keuangan milik pemerintah daerah rampung.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pada dasarnya dirinya menyambut baik dorongan dari Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo agar DKI Jakarta dapat menerbitkan…

Terkait dengan wacana pemerintah pusat mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnizar Moeneok mengakui bahwa…

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong untuk menerbitkan obligasi daerah dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota saat ini.

Asian Development Bank (ADB) mengucurkan hibah sebesar US$300.000 kepada Pemprov Jabar guna memuluskan rencana penerbitan obligasi daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menagih upaya penyederhanaan regulasi Otoritas Jasa Keungan (OJK) terkait audit laporan keuangan untuk melepas obligasi daerah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan pemeriksaan penerbitan obligasi daerah lebih baik dilakukan oleh auditor independen ketimbang oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan…

Provinsi Jawa Barat siap menerbitkan obligasi dengan nilai emisi US$338 juta atau setara Rp4 triliun yang akan diterbitkan paling lambat Oktober 2014.