Proses penerbitan obligasi daerah masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan, terutama terkait dengan otonomi daerah dan persetujuan legislatif daerah.

Pemprov Sumut menyebut belum berencana menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Sumut dalam waktu dekat.

Sumsel tengah dalam proses penjajakan proyek-proyek yang berpeluang untuk menggunakan skema obligasi.

POJK Nomor 10 Tahun 2024 tentang penerbitan obligasi dan sukuk daerah dinilai dapat menjadi katalis positif bagi pelaksanaan Pilkada.

OJK akan segera merilis aturan baru soal penerbitan dan pelaporan obligasi daerah.

Backlog turun menjadi 9,9 juta unit di 2023 disumbang dari pelaksanaan PSR. Di sisi lain, aturan turunan UU No.1/2022 tentang HKPD meluncur, yakni PP No.1/2024.

Rencana Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengkaji ulang penerbitan obligasi daerah mendapat dukungan dari DPRD Jawa Barat.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin akan mengkaji ulang rencana pemprov melepas obligasi daerah.

ADB mengungkap saran atau hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam penerbitan obligasi daerah perdana di Indonesia.

Simak pernyataan Senior Financial Sector Specialist (Capital Markets) Asian Development Bank (ADB) soal pentingnya obligasi daerah.

Kementerian Perekonomian menilai Jawa Barat sudah sangat siap merilis obligasi daerah sebagai salah satu skema pembiayaan pembangunan daerah.

Bisnis, JAKARTA — Dasar hukum emisi obligasi dan sukuk daerah kian kokoh setelah pemerintah memasukkan ketentuan mengenai penerbitan surat utang oleh pemerintah daerah ke…

Pemerintah pusat membuka kemungkinan agar pemerintah daerah (pemda) dapat meminjam uang dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dengan obligasi daerah, pemerintah provinsi dapat mempercepat proses pembangunan di daerahnya masing-masing karena memiliki penerimaan lain selain pajak-pajak daerah dan…

Omnibus law UU Cipta Kerja menghapus syarat persetujuan DPRD bagi pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi daerah. Pemrov Jawa Barat yang sudah lama merencanakan emisi…

Otoritas Jasa Keuangan menilai penerbitan obligasi pemerintah daerah masih terkendala rumit dan sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.