Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau…
Pelaku industri berharap rencana pemerintah menelurkan regulasi Bank Tanah dan menggodok Rancangan Undang Undang Agraria menjadi jawaban atas persoalan yang kerap menghantui…
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyiapkan dua aturan untuk perlindungan aset negara yakni peraturan pemerintah mengenai bank tanah dan peraturan…
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, semula pemerintah memang hendak menyederhanakan jenis alas hak atas…
Kalangan pengembang yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) berkomitmen untuk mendukung pemerintah untuk bersama-sama membereskan masalah pertanahan…
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mulai menyeriusi pembentukan kelembagaan bank tanah untuk melindungi kenaikan harga tanah yang tidak wajar, seperti…
Pemerintah berencana membentuk panitia khusus untuk membahas rancangan undang-undang pertanahan yang akan menjadi revisi terhadap UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok…
Ketua Kadin Balikpapan Yasser Arafat mengatakan, selama ini data pertanahan di daerah seringkali berbeda dengan data di pusat sehingga proses pembangunan terhambat dan memerlukan…
Kamar Dagang dan Industri Balikpapan meminta agar data pertanahan di daerah dan di pusat dapat diselaraskan agar tak mengganggu dan menghambat proses pembangunan proyek di…
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta BUMN harus melakukan upaya-upaya terdepan dalam pelestarian lingkungan, di tengah-tengah lahan yang terdegradasi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) siap mengubah aturan yang dianggap menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan
Pemerintah terus berusaha melakukan simplifikasi perizinan usaha di berbagai sisi. Salah satunya adalah perizinan di sektor pertanahan yang masuk dalam proses perizinan investasi…