Aturan yang menjadi acuan pertanahan saat ini yakni Undang-undang Pokok Agraria yang dibuat pada 1960.

Aturan yang menjadi acuan pertanahan saat ini yakni Undang-undang Pokok Agraria yang dibuat pada 1960.

Presiden Joko Widodo dinilai berwenang untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan yang kini menjadi polemik dan banyak dikritisi sejumlah kalangan, karena melihat dampak dan…

Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan yang tengah dibahas di DPR dinilai bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menarik investasi besar-besaran guna…

Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Gusti Hardiansyah mengungkapkan RUU Pertanahan yang kini tengah dibahas di DPR bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila.

Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan masih banyak hal yang perlu diperjelas, terutama dalam konteks dan potensi inharmonisasinya dengan banyak kebijakan perundangan lainnya.

Sejumlah pihak mendesak agar pengesahan RUU Pertanahan ditunda, tidak harus dalam periode DPR saat ini.

DPR menargetkan produk legislasi itu diundanghkan pada September mendatang seiring dengan banyaknya kasus pertanahan secara nasional

Koalisi yang terdiri dari 43 organisasi dari berbagai daerah di Indonesia itu memandang pengesahan RUU Pertanahan harus ditunda.

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanahan yang nantinya akan menjadi Undang-undang, tidak boleh menjadi penghambat gerak dunia usaha dan iklim investasi asing di Tanah…

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menyatakan terdapat sejumlah poin penting RUU Pertanahan seperti pengaturan hak atas tanah untuk keadilan dan kemakmuran, pendaftaran…

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendesak pemerintah dan DPR untuk membahas lebih mendalam RUU Pertanahan dan menunda disahkan pada periode ini mengingat banyak…

Banyak lahan milik masyarakat sudah terdata dan masuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada 2017 dan 2018, namun hingga pertengahan 2019 sertifikatnya…

Ketua Ombudsman RI Perwakian NTT Darius Beda Daton berharap agar rakor pertanahan dapat memberikan gambaran mengenai dugaan maladminsitrasi dalam pelayanan pertanahan yang…

Konsorsium Pembaruan Agraria menganggap reformasi agraria di masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo hingga saat ini belum optimal. Sektor properti masih menyumbang 33% dari…