Pengaturan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, didasarkan karena kebutuhan hukum saat ini terkendala oleh keterbatasan ketersediaan lahan.

Polri bakal menggandeng pemangku kepentingan terkait untuk menuntaskan kasus mafia tanah tersebut dan akan tergabung di dalam Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah Polri.

Pemberantasan mafia tanah merupakan bagian hilir dari penyelesaian masalah pertanahan, sedangkan upaya yang dilakukan dari hulu adalah pendaftaran tanah.

Rumitnya persoalan pertanahan bisa terjadi karena ada surat palsu pada tanah yang tidak dikuasai. Dalam pengusutannya, beban yang terberat ada di Kepolisian.

Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Himawan Arif Sugoto mengatakan pembahasan RPP tentang bank tanah sedang dilakukan dan…

Kementerian ATR/BPN sedang menyusun aturan turunan berupa peraturan menteri (permen) guna menindaklanjuti empat Peraturan Pemerintah (PP) atas Undang-undang (UU) Nomor 11…

Kedua pejabat BPN itu ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Niat pemerintah mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna mempermudah masyarakat mendaftarkan kepemilikannya melalui program sertifikat elektronik, tak berjalan mulus.

Pemerintah masih menyiapkan detail tenis pelaksanaan sertifikasi tanah elektronik. Selain itu, disiapkan pula keamanan yang tinggi dengan diawasi oleh Badan Siber dan Sandi…

Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan instansi terkait, salah satunya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) guna mencegah pemalsuan data kependudukan.

Mafia tanah sangat meresahkan pengembang sehingga perlu ketegasan penegak hukum.

Badan Pertanahan nasional tengah menyiapkan sejumlah cara untuk menghadapi mafia tanah. Langkah itu di antaranya pendaftaran tanah akan dibuat secara sistematis lengkap.

Rencana pemberlakuan sertifikat elektronik dinilai sangat rawan dan dapat dipahami sebagai pencabutan hak atas tanah.

Tim khusus kasus sengketa tanah yang dialami Dino Patti Djalal ini melibatkan penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya, Tim Satgas Mafia Tanah Pusat, dan BPN Pusat.

Menurut Sofyan Djalil, saat ini Kementerian ATR/BPN masih melakukan investigasi, bersama dengan Kepolisian untuk mengurai tindak pidana yang terjadi atas perubahan nama sertifikat…