Pemerintah menerbitkan PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang diharapkan menjadi langkah penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dengan tetap…

Pengaturan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, didasarkan karena kebutuhan hukum saat ini terkendala oleh keterbatasan ketersediaan lahan.

Polri bakal menggandeng pemangku kepentingan terkait untuk menuntaskan kasus mafia tanah tersebut dan akan tergabung di dalam Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah Polri.

Pemberantasan mafia tanah merupakan bagian hilir dari penyelesaian masalah pertanahan, sedangkan upaya yang dilakukan dari hulu adalah pendaftaran tanah.

Sepanjang tahun lalu Badan Pertanahan nasional (BPN) telah memproses sertikat sekitar 20.000 bidang tanah milik PLN.

Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Himawan Arif Sugoto mengatakan pembahasan RPP tentang bank tanah sedang dilakukan dan…

Kementerian ATR/BPN sedang menyusun aturan turunan berupa peraturan menteri (permen) guna menindaklanjuti empat Peraturan Pemerintah (PP) atas Undang-undang (UU) Nomor 11…

Kedua pejabat BPN itu ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Zona nilai tanah (ZNT) yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya.

Pemerintah masih menyiapkan detail tenis pelaksanaan sertifikasi tanah elektronik. Selain itu, disiapkan pula keamanan yang tinggi dengan diawasi oleh Badan Siber dan Sandi…

Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan instansi terkait, salah satunya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) guna mencegah pemalsuan data kependudukan.

Mafia tanah sangat meresahkan pengembang sehingga perlu ketegasan penegak hukum.

Masyarakat diimbau jangan takut berlebihan terhadap mafia tanah. Terdapat beberapa tips yang layak disimak untuk menghindari jebakan mafia tanah.

Rencana pemberlakuan sertifikat elektronik dinilai sangat rawan dan dapat dipahami sebagai pencabutan hak atas tanah.

Tim khusus kasus sengketa tanah yang dialami Dino Patti Djalal ini melibatkan penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya, Tim Satgas Mafia Tanah Pusat, dan BPN Pusat.