Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengaku tidak bisa mengantisipasi tindak kejahatan mafia tanah seperti yang dialami pesohor Nirina Zubir.

Polri mengklaim pemberantasan mafia tanah oleh Satgas Anti Mafia Tanah masih berjalan.

Aset lahan Pertamina yang berstatus free and clear sudah terdata sebesar 74 persen.

PSK meminta seluruh pemangku kepentingan seperti Kementerian ATR/BPN dan kepolisian dapat meningkatkan sinergi dan bekerja lebih serius untuk memberantas mafia tanah.

Sebanyak 32 orang di antara pegawai ATR/BPN yang terlibat mafia tanah tersebut diberhentikan, sedangkan sisanya diberikan hukuman yang bervariasi.

KPK mengaku telah menerima sekitar 841 keluhan terkait dengan pertanahan sejak 2017 sampai dengan 2021.

Mangacu pada temuan tersebut, Agus meminta kepada masyarakat agar teliti sebelum membeli dan mengerti status tanah serta identitas tanah secara lengkap.

Berdasarkan catatan Kementerian ATR, sengketa dan konflik tanah yang muncul ke permukaan tidak banyak. Namun permasahalan ini dapat menyebabkan kegaduhan luar biasa.

Melalui Loketku, masyarakat dapat terlebih dahulu melengkapi berkas-berkas pendaftaran tanahnya, dan mengunggahnya. Alur perjalanan berkas yang sudah diverifikasi Kantor…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen untuk menangani kasus-kasus pertanahan dan menyelesaikan konflik pertanahan. 

Guna meningkatkan sistem pemerintahan berbasis ekonomi (SPBE) sebagai salah satu pendukung iklim ramah investasi sekaligus sebagai implementasi OSS berbasis risiko, Kementerian…

Hal tersebut merupakan bentuk inovasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka meningkatkan layanan pertanahan. Dengan aplikasi…

Modus operandi mafia tanah antara lain melakukan pemalsuan dokumen (alas hak), pendudukan legal/tanpa hak (wilde occupatie), mencari legalitas di pengadilan, rekayasa perkara,…

Kebutuhan terbesar Kementerian ATR/BPN datang dari jabatan analis hukum pertanahan yakni 1.193 orang dengan syarat jenjang pendidikan Diploma III.

Proyek ini diharapkan menghasilkan lokasi kegiatan redistribusi tanah yang berkelanjutan sesuai ketentuan.