Kemudahan dan efisiensi proses akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan perekonomian wilayah secara keseluruhan.

Samsat Budiman adalah program layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online berbasis website yang difasilitasi oleh Badan Usaha Milik Desa.

Sejumlah saham berkapitalisasi pasar jumbo membukukan laba bersih dobel digit sepanjang kuartal III/2024 hingga mencari formula BBM subsidi tepat sasaran.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali kembali meluncurkan program relaksasi pajak kendaraan berupa penghapusan denda pajak.

Target pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) di Sumsel diturunkan pada 2025.

PKB mencapai 60 persen. Targetnya Rp6,5 triliun dan itu masih jauh sekali. Kurang Rp2,6 triliun sampai Desember.

Program pemutihan pajak ini bertujuan meningkatkan pemasukan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dimana terdapat sejumlah keuntungan seperti diskon 50%.

Ada pembebasan Bea Balik Nama (BBN) II dan seterusnya, bebas sanksi administratif PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta juga bebas PKB progresif.

Bapenda Sumatra Barat menyampaikan pada 2024 ini penerimaan pajak kendaraan bermotor ditargetkan sebesar Rp867.217.461.467.

Penerimaan pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) Januari-Juli 2024 mencapai Rp10,06 triliun atau 50,83% dari target 2024 Rp19,8 triliun.

Berikut jadwal pemutihan pajak kendaraan di berbagai provinsi seperti Jakarta hingga Bali.

Apabila dua tahun berturut-turut setelah habis masa berlaku STNK kendaraan tidak diregistrasi, maka akan dilakukan penghapusan.

Penyebabnya karena masyarakat Bali melihat kendaraan listrik itu lebih praktis dari sisi pemeliharaannya dan dari aspek pajak.

Bapenda Kepri akan melaksanakan program pembebasan seluruh sanksi administrasi PKB dan pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Prinsip adanya opsen PKB dan BBNKB yang diatur UU HKPD adalah upaya penguatan local taxing power dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien.

Pemerintah dinilai perlu selektif jika ingin kembali memberikan insentif PPnBM DTP untuk pembelian mobil.