Ekonom senior Dradjad Wibowo terpilih secara aklamasi menjadi anggota dewan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), sehingga memperkuat posisi lobi…

Partai Nasional Demokrat sedang melakukan safari politik menemui ketua umum partai bukan koalisi. Dalam waktu dekat Partai Amanat Nasional dan Demokrat akan didatangi.

Tjahjo Kumolo yang digugat guru honorer Rp5 miliar menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Senin (28/10/2019).

Mantan juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno diperkenalkan sebagai pengurus pimpinan wilayah…

Partai Amanat Nasional tidak mendapat jatah kursi menteri pada pemerintahan kedua Joko Widodo. Meski begitu, mereka tetap mendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Gerindra yang bakal tetap kritis meski gabung pemerintah menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Selasa (22/10/2019).

Partai Amanat Nasional menilai tidak ada istilah koalisi dan oposisi antarpartai di Indonesia. Yang tepat adalah di dalam atau luar pemerintahan.

Program kerja periode kedua pemerintahan Joko Widodo harus realistis disusun. Dimulai dengan mengevaluasi total program kerja pada kabinet era sebelumnya.

Partai Amanat Nasional sampai saat ini mengaku masih berada di luar pemerintahan. Mereka menganggap sikap untuk hal seperti ini bersifat sangat strategis.

Pertemuan Jokowi dengan Zulhas, panggilan Zulkifli Hasan, berlangsung sekitar 30 menit dan dilakukan secara tertutup di Ruangan Jepara, Istana Merdeka, Senin (14/10/2019).

Hanum Salsabila Rais, anggota DPRD DIY dilaporkan ke polisi oleh organisasi relawan Jam'iyyah Jokowi-Ma'ruf terkait cuitan terhadap serangan kepada Menko Polhukam Wiranto…

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa partainya tetap menjadi oposisi walaupun nantinya Partai Gerindra dan Partai Demokrat bergabung…

Jabatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2014—2019 berakhir hari ini, Senin (30/9/2019). Masing-masing partai mencari pengganti.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertimbangkan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (perppu KPK).

Dewan Perwakilan Rakyat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka konsultasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini terkait permintaan presiden sebelumnya yang…