Fahri Hamzah kesal Partai Gelora disebut-sebut lolos jadi peserta Pemilu 2024 karena bantuan Istana.

Fahri Hamzah menilai langkah Partai NasDem yang terburu-buru mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres justru memecah belah rakyat jauh sebelum pemilu.

Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman menilai Indonesia belum merdeka dalam penegakan hukum karena masih kental abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.

Fahri Hamzah berselorong supaya Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta maju sebagai presiden.

Politisi Fahri Hamzah mengatakan kejadian Ustaz Abdul Somad (UAS) yang ditolak masuk ke Singapura merupakan bentuk Islamophobia.

Adian menceritakan perjuangannya dengan rekan sejawat saat turun ke jalan pada 1999 untuk memperjuangkan reformasi.

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju (KIM) sudah mulai aktif berkampanye dan berniat ikut konstestasi Pilpres 2024.

Fahri Hamzah mengingatkan agar Presiden Jokowi dan Anies Baswedan tidak perlu lagi untuk menanggapi buzzer yang berpotensi memecah belah bangsa.

Mantan Jubir KPK Febri Diansyah memberi tanggapan menohok atas cuitan Fahri Hamzah di Twitter.

Said Didu mengaku setuju dengan pernyataan Fahri Hamzah soal rapat DPR dengan BUMN sebaiknya dihentikan.

Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah menilai rapat antara DPR dengan BUMN sebaiknya dihentikan karena lebih banyak mudaratnya.

Pemilu 2024 tidak akan membawa harapan dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia, apabila tidak ada perubahan segera untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita saat ini.

Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah ikut berkomentar mengenai konflik yang terjadi antara Fadli Zon dan Prabowo Subianto.

Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia dihormati oleh negara lain, tetapi justru dikerdilkan di negara sendiri. Ini pendapat Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo untuk berani melakukan evaluasi terhadap para menterinya yang melanggar etika sebagai pejabat publik.

Sebagai sahabat, Fahri mendoakan Azis kuat menghadapi masa sulit sebagai tersangka dalam kasus suap eks penyidik KPK.