Partai Gerindra menyampaikan pemerintahan Prabowo-Gibran akan melanjutkan ketentuan yang membua peluang bagi ormas keagamaan mengelola izin usaha pertambangan.

ESDM mengungkapkan 6 ormas keagamaan yang bakal mengelaola IUP batu bara. Diantaranya adalah NU dan Muhammadiyah

Kementerian ESDM mengungkapkan besaran lahan tambang yang bakal dikelola oleh ormas keagamaan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) ormas tidak dapat dipindah tangan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membeberkan alasan pemerintah IUP untuk Ormas Keagamaan dari Jokowi.

Kebijakan izin tambang untuk ormas menuai perbedaan sikap dari ormas keagamaan. Catatan perihal detail pelaksanaan membayangi kebijakan Presiden Jokowi ini.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa penawaran izin tambang tidak langsung diberikan kepada ormas keagamaan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bakal menggelar konferensi pers membahas kebijakan penawaran izin tambang kepada ormas keagaaman.

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia berharap pemerintah menghentikan rencana pemberian pengelolaan izin tambang kepada ormas keagamaan

KPK mewanti-wanti Jokowi soal pemberian izin ke ormas untuk mengelola pertambangan karena rawan terjadi tindak pidana korupsi

Presiden Jokowi memastikan bahwa penggunaan izin tambang yang diberikan ke ormas bakal melewati syarat ketat.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan yang dibolehkan mengajukan izin tambang harus memenuhi syarat finansial hingga kemampuan teknis.

Kebijakan penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus eks PKP2B dinilai membuat pengendalian produksi batu bara nasional menjadi makin tidak mudah.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang mengizinkan badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan untuk mengelola tambang.

Ketua Umum PGI mengingatkan ormas keagamaan agar tidak kehilangan daya kritisnya setelah mendapatkan kesempatan mengelola WIUPK.