Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berkomitmen untuk mengelola tambang eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) bagi Nahdlatul Ulama masih dalam proses administrasi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengingatkan risiko ormas keagamaan menjadi tumpangan pengusaha tambang.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) angkat bicara terkait adanya pandangan bahwa kegiatan eksploitasi tambang haram hukumnya.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghargai sikap beberapa ormas keagamaan yang menolak penawaran untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus

Bey sudah meminta DPMPTSP Jawa Barat untuk menyiapkan informasi jika ada pihak dari ormas keagamaan berkonsultasi terkait hal tersebut.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan alasan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan pemberian izin usaha pertambangan khusus kepada ormas keagamaan telah melalui verifikasi ketat.

Jokowi meneken PP No. 25/2024 yang mengizinkan ormas mengelola pertambangan. Bagaimana sikap para ormas?

Terdapat enam konsesi tambang eks PKP2B yang akan ditawarkan secara prioritas kepada ormas keagamaan.

Jokowi telah mengizinkan ormas untuk mengelola tambang usai meneken PP No. 25/2024. Begini sikap PP Muhammadiyah dan PBNU

PBNU telah mengajukan IUPK setelah pemerintah membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mengelola tambang batu bara melalui PP No. 25/2024.

Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan memberikan tambang batu bara bekas Grup Bakrie, PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada PBNU.

Terdapat enam konsesi tambang eks PKP2B yang akan ditawarkan secara prioritas kepada NU, Muhammadiyah, dan ormas keagamaan lainnya.

Berikut kontradiksi dua ormas Islam. Saat NU dapat izin (IUP) tambang, Muhammadiyah justru bedol dana triliunan rupiah dari BSI (BRIS.