Kehadiran pemerintah dinilai penting saat ini untuk menyelesaikan problem judi online dan pornografi anak di Tanah Air yang kian meresahkan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menguasai perolehan suara partai politik di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II dengan jumlah 431.271 pemilih.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa hak angket untuk dugaan kecurangan pemilu adalah hak politik konstitusional dimiliki oleh DPR.

Anggota DPR RI Komisi VIII Hidayat Nur Wahid atau yang akrab disapa HNW meminta kepada pemerintah untuk tidak melarang warga melakukan umrah mandiri.

Hidayat mengkritik Komnas HAM dan pihak lain yang ngotot agar RUU TPKS segera disahkan namun menolak tuntutan dan vonis hukuman mati pelaku kejahatan kekerasan seksual.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan, agar kasus pelanggaran HAM di RI diusut tuntas. Hal ini terkait peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.

Mustafa Kemal menjadi salah satu tokoh sekaligus pemikir yang banyak mempengaruhi nasionalisme Indonesia.

Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahwa masih ada pelaku penistaan Agama yang buron yakni Jozeph Paul Zhang yang hingga kini masih belum bisa ditangkap Polisi.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 per Juli 2021, setidaknya 11.045 anak telah ditinggal orang tuanya akibat Covid-19. 

Aalih-alih mempercepat penyaluran bansos PPKM, wacana kartu elektronik dinilai justru memperlambat realisasi penyaluran bansos.

Tidak ada yang mengusulkan amandemen UUD untuk mengembalikan hak MPR memilih Presiden seperti dulu.

Hidayat Nur Wahid mengatakan seharusnya Presiden Jokowi dapat melakukan lobi langsung kepada Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud agar Indonesia bisa mendapatkan kuota haji.

Semangat awal revisi UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah dalam rangka menguatkan posisi kelembagaan BNPB. Namun, rencana pemerintah dinilai bertentangan.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid menegaskan tidak ada agenda amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi keputusan Jokowi mencabut aturan terkait izin investasi miras yang tertuang pada Perpres 10/2021.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Jokowi segera mengambil sikap terkait penolakan dari berbagai pihak terkait Perpres investasi miras.