DPR telah menyetujui penambahan jumlah 13 komisi, dari yang semula sebanyak 11 komisi atau bertambah 2 untuk periode 2024-2029.

Komisi I DPR menggelar rapat kerja secara tertutup dengan petinggi Kementerian Pertahanan dan TNI untuk membahas anggaran 2025.

DPR tetap berkeyakinan bahwa RUU penyiaran tidak akan mengganggu kebebasan pers, padahal kritik mengalir deras atas draf aturan tersebut.

Kejagung masih mendalami dugaan aliran dana korupsi BTS ke Komisi I DPR RI.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Adian Napitupulu mendapat serangan jantung saat sedang berdinas. Saat ini dia dirawat intensif…

Dari informasi terakhir yang dia peroleh, Adian pingsan di Pesawat karena kelelahan. Ia pun kembali teringat kalau dulu Adian pernah berujar ingin berhenti menjadi anggota…

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adian Napitupulu kolaps saat perjalanan dinas Komisi I. Dia tidak sadarkan diri dalam penerbangan…

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid bakal menyelenggarakan rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Senin (11/11) mendatang.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mulai bekerja dengan memanggil para mitra kerja. Salah satunya adalah Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Ketua Komisi I Meutia Hafid yang menjadi pimpinan sidang menginterupsi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan pihaknya akan memanggil Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terkait…

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mewajibkan masyarakat meregistrasi kartu nomor telepon seluler belum lama ini. Terkait hal itu, Ketua Komisi I DPR…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan regulasi terkait pengadaan senjata oleh instansi pertahanan dan keamanan harus diperbaiki

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR).…

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta meminta TNI menggunakan produk-produk industri pertahanan dalam negeri, sehingga bisa lebih memberdayakan ekonomi lokal.

Komisi I DPR meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan pengadaan satelit untuk keperluan operasional pemerintahan dan militer di Tanah Air.