Prajogo Pangestu dan Sukanto Tanoto siap sukseskan program cetak sawah baru era Soeharto susul konglomerat lainnya seperti Eka Tjipta dan Liem Sioe Liong.

Pemerintahan Prabowo Subianto didorong untuk membentuk Tim Pengembangan Persusuan Nasional seperti yang pernah dibentuk pada era Presiden Soeharto.

Keyakinan Airlangga di antaranya berasal dari historis pertumbuhan ekonomi 1986 hingga 1997 yang rata-rata mencapai 7,8%.

Beberapa merek mobil nasional pernah hadir di Tanah Air seperti Timor dan Esemka. Kini Pemerintahan Prabowo mengandalkan Pindad sebagai produsen mobil nasionai

Titiek Soeharto hadir saat Presiden Prabowo Subianto dilantik MPR hingga melantik Menteri-menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara.

Setidaknya 7 kementerian/lembaga akan terlibat langsung dalam mewujudkan swasembada pangan Prabowo. Beberapa di antaranya adalah Kemenko Pangan dan Kementan

Sejumlah saham yang terafiliasi keluarga Cendana terpantau bergerak lesu saat Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden RI ke-8.

Sejarah Indonesia selalu diliputi oleh jatuh bangun kekuasaan, pelantikan presiden pun berlangsung dalam berbagai macam situasi. Berikut sejarahnya:

Program mobil nasional (Mobnas) Timor yang diinisiasi Tommy Soeharto mendapat respons keras dari sederet negara di forum WTO pada 1996.

Jumlah anggota kabinet Prabowo diperkirakan lebih dari 100 orang. Jumlah ini hanya bisa disandingkan dengan kabinet 100 Menteri di akhir pemerintahan Sukarno.

Siapa sangka, Sudono Salim atau Liem Sioe Liong, mendiang pendiri Grup Salim yang termasyhur pernah menjadi ‘pelayan’ McDonald's.

Mantan Menkopolhukam RI Mahfud MD mengatakan penghapusan TAP MPR terkait Soeharto, Soekarno, hingga Gus Dur hanyalah surat biasa dan tak berdasar hukum.

Dewan Pakar Prabowo membandingkan sejumlah faktor pendukungnya dengan pertumbuhan pada era pemerintahan Orde Baru.

Dua putri Presiden ke-2 RI Soeharto, Tutut dan Titiek menyampaikan permintaan maaf atas semua kesalahan ayahnya selama 32 tahun memimpin Indonesia

Soeharto, resmi dihapus dari Ketetapan (TAP) MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut Soeharto layak dipertimbangkan untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional seiring dengan jasa-jasanya dalam membangun Negara