Kemenhub sebut kapal asing masih mendominasi pekerjaan migas dan pekerjaan pipa kabel di laut sebesar 90%. Kapal Indonesia hanya memiliki porsi sebesar 10%.

Kemenhub telah menerbitkan PM No.4/2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata Asing (Yacht) dan Kapal Pesiar (Cruise Ship) Asing di Perairan Indonesia.

ISAA menyebut hanya sebagian perusahaan pelayaran asing yang membatasi waktu pengambilan DO

Pengukuhan ini dalam rangka meningkatkan dan memperkuat pengawasan kapal asing.

Pemerintah dinilai perlu segera menyatakan sikap kepada China untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.

Sejumlah perusahaan teknologi raksasa tersebut mengirim surat ke kantor Perdana Menteri Malaysia baru, Ismail Sabri Yaakob, Rabu (1/9/2021). Surat itu membahas kebijakan…

Kapal Pengawas Perikanan Hiu 12 mendeteksi keberadaan kapal tersebut pada Rabu (28/7/2021) di sekitar landas kontinen Indonesia di Selat Malaka.  

KKP memiliki 30 armada kapal pengawas untuk menjaga sumber daya laut Indonesia dari praktik illegal maupun destructive fishing. Jumlah tersebut menurutnya memang belum ideal.

Penangkapan para pelaku illegal fishing tersebut tentu menggambarkan komitmen dan keseriusan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Susi Pudjiastuti ikut berkomentar terkait kebijakan pemerintah China yang mengizinkan penjaga pantai untuk menembak dan menenggelamkan kapal asing, khususnya di Laut China…

Proses pengamanan tersebut dilakukan saat KN Marore-322 sedang melaksanakan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri Trisula-I/21.

Kapal asing adalah kapal yang mengibarkan bendera selain bendera Indonesia. Selain itu, ada juga kapal eks asing, yaitu kapal yang dibuat di luar Indonesia.

Kapal-kapal Vietnam tersebut sebagian besar diringkus di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 atau di wilayah Perairan Laut Natuna Utara.

Aktivitas yang dilakukan kapal asing lebih banyak aktivitas lepas pantai seperti pengeboran dan kapal rig karena mahalnya investasi jadi banyak dikerjasamakan dengan asing.

UU Cipta Kerja yang mengharuskan dibuatkan aturan turunan dari UU ke tingkat peraturan pemerintah terkait pelayaran pasti melibatkan pelaku usaha.

UU Cipta Kerja yang mengizinkan kapal asing beroperasi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan kondisi yang berlaku kini.