KPK meminta MA segera mengirimkan putusan kasasi yang memperkuat putusan bebas Samin Tan.

Bos Borneo Lumbung Energi Samin Tan bebas usai MA menolak kasasi dari KPK.

Samin Tan divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat karena tidak terbukti menyuap Eni Maulina Saragih.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM) Samin Tan telah menyuap mantan Anggota DPR Eni…

Penyidik KPK disebut-sebut terbelah antara kelompok pendukung pengusutan tuntas kasus kakap ini dan ada yang tidak mendukung.

Selain dua direksi PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. (BORN), KPK juga memanggil seorang karyawan swasta bernama Andreay Hasudungan Aritonang

Samin Tan diduga memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR RI 2014-2019.

Kafe di Bilangan Thamrin menjadi saksi berakhirnya pelarian Samin Tan

Samin Tan sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK sejak April 2020.

Samin Tan adalah orang paling dicari oleh penyidik KPK. Dia telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK sejak April 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Samin Tan (SMT), pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk dalam Daftar Pencarian Orang.

Eni akan diperiksa terkait kasus dugaan suap terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM. 

Samin Tan tercatat sudah tiga kali mangkir pada pemeriksaan sebelumnya dengan pelbagai alasan maupun tanpa keterangan. Dia mangkir pada pemanggilan terakhir pada Senin (30/9)…

Partai Gerinda yang memastikan akan bersikap kritis kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Jumat (4/10/2019).

Melchias Marcus Mekeng akan dimintai keterangannya terkait penyidikan kasus dugaan suap terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kementerian…

Politisi Golkar itu dipanggil terkait dengan kasus dugaan suap terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kementerian ESDM.