Bumiputera telah menyodorkan nama calon direksi untuk melepas sanksi administrasi peringatan ketiga. Berikut penjelasannya.

Kasus gagal bayar manfaat menjadi ironi saat nasabah ingin mendapat proteksi.

Bumiputera membentuk tim advokasi khusus. Bagaimana dampaknya ke proses penyehatan perusahaan ya?

Peluit itu 'dibunyikan' OJK melalui surat OJK bernomor S-558/NB.21/2020 bertanggal 14 Juli 2020 tersebut. Dalam salinan surat yang diperoleh Bisnis, otoritas meminta Direksi…

OJK menyebutkan dalam surat bahwa pengangkatan direksi baru AJB Bumiputera pada akhir Juni 2020 lalu tidak sesuai dengan ketentuan.

Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 Faizal Karim menjelaskan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama…

OJK menjatuhkan SP3 kepada satu-satunya asuransi berbentuk usaha bersama (mutual) di Indonesia itu lantaran jumlah direksi dan komisaris yang tidak memenuhi ketentuan.

Hal tersebut tercantum dalam salinan surat yang diperoleh Bisnis bernomor S-552/NB.21/2020 dengan keterangan waktu Jumat (3/7/2020). Surat bertajuk Sanksi Peringatan Ketiga…

Ketua Umum SP NIBA Bumiputera Rizky Yudha Pratama menjelaskan bahwa terdapat tiga poin utama dari audiensinya bersama DPR. Pertama yakni mereka memohon agar pemerintah memberikan…

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera menggelar Sidang Luar Biasa (SLB) pada Selasa (30/6/2020). Salah satu keputusan sidang…

DPLK Bumiputera penyelenggara program pensiun iuran pasti (PPIP) mencatatkan penerimaan iuran Rp23,3 miliar.

Kasus Bumiputera terus berlarut berkutat di sisi manajemen. Nasabah menunggu hal mendasar. Kapan uangnya dibayarkan?

OJK memberi tenggat Asuransi Bumiputera sampai 30 September 2020. Tetap lanjut atau mengakhiri entitas perusahaan.

Judicial review diajukan oleh delapan orang anggota BPA AJB Bumiputera melalui advokat kantor Zul Armain Aziz & Associates kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (15/4/2020).

Serikat Pekerja Asuransi Bumiputera meminta Otoritas Jasa Keuangan duduk bersama pemerintah untuk menerbitkan aturan baru rasio keuangan bagi perusahaan.