Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang tahun 2024 berjalan telah mencabut izin usaha terhadap 15 BPR dan BPRS.

Beratnya tantangan yang menggelayuti bisnis BPR menuntut campur tangan stakeholders terkait untuk memastikan pemburukan kinerja tidak berlangsung lebih lama.

Program LPS bertujuan untuk meningkatkan daya saing BPR dalam menghadapi persaingan dengan bank umum dan layanan pinjaman online (pinjol) yang makin menjamur.

Kedua belas bank perekonomian rakyat (BPR/S) yang dilikuidasi oleh LPS hingga kuartal II/2024 tersebar di sejumlah wilayah Jawa, Sumatra, Aceh, hingga Bali.

Rasio nonperforming loan atau NPL BPR membengkak menjadi 11,49% per Juli 2024 dengan nominal NPL Rp16,71 triliun.

Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), termasuk kredit macet BPR, membengkak menjadi 11,39% per Juni 2024.

Antara Ekspansi dan Beban Jiwasraya hingga Luka Pandemi Covid-19 di BPR masuk dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id, Rabu (18/9/2024).

Ciayumajakuning telah berkontribusi besar terhadap total penyaluran kredit BPR di Jawa Barat, di bawah Bodebek.

Rasio kredit bermasalah (NPL) termasuk kredit macet BPR membengkak menjadi 11,39% per Juni 2024, sedangkan BPR yang dinyatakan bangkrut sebanyak 15 bank.

Sejak awal 2024 hingga saat ini, sudah ada 15 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Bagaimana nasib BPR pada 2025?

LPS langsung menjalankan upaya penyelamatan dana nasabah di bank bangkrut teranyar.

Seluruh jajaran dan direksi PT BPR Bank Bapas 69 Magelang diminta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Aset dan kredit BPR Hasamitra dilaporkan tumbuh dengan rasio kredit macet yang rendah.

Perbankan menyalurkan pembiayaan di masa tanam seperti pembibitan, pemupukan hingga masa panen.

Masih ada peluang kucuran pembiayaan dari BPR diperluas ke sektor lain di antaranya pertanian, perikanan dan perkebunan yang lebih produktif.