Sejumlah produk unggulan ekspor Indonesia seperti minyak sawit, lolos dari kebijakan pengenaan bea masuk tambahan yang dikenakan oleh Arab Saudi.

Terdapat beberapa produk unggulan ekspor Indonesia yang terdampak oleh kebijakan Arab Saudi yang menaikan bea masuk.

Tiga beleid terkait dengan bea masuk bagi impor tersebut, yakni PMK No.54, PMK No.55, dan PMK No.56/2020.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 45/2020, diterangkan bahwa pandemi berdampak pada proses penerbitan dan pengiriman SKA oleh negara mitra dagang dan menyebabkan…

Penerimaan dari pajak perdagangan internasional hingga Maret 2020 mencapai Rp9,1 triliun atau 21,5 persen dari target APBN.

Usulan tersebut yakni pemberian pembebasan bea masuk impor terhadap industri otomotif. Berdasarkan surat Menperin ini, diusulkan 593 pos tarif untuk diberikan pembebasan…

Saat ini banyak sekali permintaan pembebasan bea masuk untuk kebutuhan medis, tetapi proses pembebasannya memerlukan waktu yang panjang.

Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka mengantisipasi terkendalanya pemanfaatan fasilitas impor berupa tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional…

Pemerintah telah merumuskan dua kebijakan dalam paket kebijakan ekonomi yang nantinya diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Pemerintah baru saja menambah anggaran untuk bea masuk ditanggung pemerintah bagi industri kendaraan bermotor, temasuk alat mekanis multiguna perdesaan.

Kinerja ekspor Indonesia Indonesia menghadapi tantangan yang tak mudah lantaran meningkatnya ragam hambatan dagang di negara mitra.

Produk baja, tekstil, dan kimia merupakan segelintir produk ekspor unggulan Indonesia yang sedang menjadi objek penyelidikan trade remedies oleh negara lain.

Total pagu anggaran untuk bea masuk DTP sebesar Rp405,57 miliar pada tahun ini dibandingkan Rp489,04 miliar pada 2019.

Pemerintah resmi menurunkan batas nilai pembebasan bea masuk barang kiriman dari US$75/kiriman menjadi US$3/kiriman. Hal itu membuat harga produk yang diimpor melalui jalur…

Pemerintah memberikan insentif terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) serta kegiatan penyelenggaraan panas bumi.n