Komisi XI DPR Misbakhun memastikan akan terdapat Tax Amnesty Jilid III seiring masuknya RUU Pengampunan Pajak ke dalam usulan Prolegnas Prioritas 2025.

Menurut Wakil Ketua DPR ada fleksibilitas aturan, sehingga pemerintah bisa menunda kenaikan PPN jika berdampak besar ke masyarakat, atau bahkan menurunkannya.

Ketika PPN naik jadi 12%, penerimaan negara bisa bertambah setidaknya Rp100 triliun.

Pemerintah mengindikasikan akan menerapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025.

Jokowi menitipkan kepada pemerintahan Prabowo untuk mengurangi kebijakan relaksasi pajak seperti tax amnesty alias pengampunan pajak.

Kebijakan luar negeri ‘America First’ yang digaungkan Trump berpotensi berdampak pada perdagangan ekspor Indonesia

Emiten komponen otomotif PT Dharma Polimetal Tbk. (DRMA) merancang stategi untuk menahan dampak kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang berlaku awal tahun depan.

Setidaknya terdapat 10 aspek yang berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat pada 2025, dari kenaikan PPN jadi 12%, asuransi TPL wajib, hingga UKT naik.

Komisi XI DPR mengusulkan RUU Pengampunan Pajak ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, membuka peluang munculnya program tax amnesty jilid tiga.

Wajib pajak tetap harus melaporkan SPT Tahunan meskipun terdapat fitur pengisian otomatis dalam Coretax Administration System yang berlaku tahun depan.

Kenaikan PPN dapat berdampak pada naiknya biaya produksi, yang bisa terus merembet ke penurunan daya beli hingga PHK.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan wacana kenaikan PPN menjadi 12% di 2025 bakal berpengaruh pada biaya pembangunan infrastruktur.

Besarnya porsi ekonomi sektor informal disebut menyulitkan negara berkembang menggenjot pajak. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen memburu pajak di sektor ini.

Digitalisasi yang dimaksudkan di antaranya dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang bisa melalui berbagai kanal pembayaran.

Kemenkeu memastikan memastikan kenaikan PPN menjadi 12% tidak terjadi pada semua barang dan jasa.