Rencana pemerintah untuk menaikkan PPN 12% diyakini bakal berdampak pada PHK dan daya beli masyarakat yang makin melemah

Ribuan orang telah menandatangani petisi penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP memberikan ruang bagi presiden dan DPR untuk menurunkan tarif PPN hingga 5% dengan menerbitkan PP.

Kalangan pengusaha mengakui program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak terlalu ideal karena memaklumi pelanggaran.

Di tengah riuh penolakan PPN naik jadi 12%, muncul rencana penyelenggaraan tax amnesty jilid III untuk 'mengampuni' para pengemplang pajak.

Penerimaan pajak di Sulsel masih didominasi dari pajak penghasilan.

Serangkaian pajak, mulai dari pajak orang kaya hingga transaksi saham dan kripto, diusulkan sebagai sumber pendanaan iklim

Para pemimpin G20 menginginkan negosiasi Pilar 1 kerangka inklusif atau Inclusive Framework (IF) dalam Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS Action Plan.

Indosat dan XL Axiata akan menyesuaikan strategi bisnis guna menyikapi rencana pemerintah yang ingin menaikkan PPN tarif 12% pada 2025

Kenaikan PPN 12% di tengah kondisi pelemahan daya beli akan memberi dari multiplier yang berujung pada PHK

Sayangnya, kebijakan tax amnesty yang berulang membuat wajib pajak berpikir untuk apa patuh, karena nantinya akan ada pengampunan kembali.

Menurut Kemenkeu, pemerintah akan menentukan pilihan yang optimal bagi masyarakat dan ekonomi terkait kenaikan PPN jadi 12%.

Penguasaha sepatu berharap pemerintah menunda kenaikkan PPN 12% karena dikhawatirkan dapat membuat permintaan menurun

Komisi XI DPR Misbakhun memastikan akan terdapat Tax Amnesty Jilid III seiring masuknya RUU Pengampunan Pajak ke dalam usulan Prolegnas Prioritas 2025.

Menurut Wakil Ketua DPR ada fleksibilitas aturan, sehingga pemerintah bisa menunda kenaikan PPN jika berdampak besar ke masyarakat, atau bahkan menurunkannya.

Ketika PPN naik jadi 12%, penerimaan negara bisa bertambah setidaknya Rp100 triliun.