Pemerintah memperpanjang kebijakan diskon pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan.

Kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 sebenarnya merupakan amanat Undang-Undang HPP, tetapi kini Airlangga menyebut keputusan itu belum final.

Pemerintah memperpanjang ketentuan pembebasan pajak korporasi atau tax holiday hingga 2025. Berikut ketentuan lengkapnya.

Pakar mendukung penerapan kebijakan pembebasan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21 untuk mendorong daya beli masyarakat dan menambah penerimaan negara.

Pendapatan negara dari sektor pajak di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) sampai dengan triwulan III/2024 baru terealisasi sekitar 59,65%.

Penarikan pajak dari shadow economy, seperti judi online, khawatir diartikan sebagai wacana pelegalan sejumlah aktivitas ilegal demi penerimaan negara.

Perputaran uang di ranah shadow economy diperkirakan mencapai Rp8.300 triliun. Manfaatnya bagi negara begitu minim karena aktivitas itu tidak tersentuh pajak.

Berikut cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi atau PPh OP, yang dikenal juga sebagai PPh 21, berdasarkan penjelasan Ditjen Pajak Kemenkeu.

Entitas Grup Garuda PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) menyebut pajak suku cadang pesawat yang mahal berdampak pada harga tiket

Isu shadow economy, seperti judi online yang mengganggu penerimaan pajak dan perekonomian, turut menjadi topik pembahasan dalam Retreat Kabinet Merah Putih.

Wamenkeu Anggito mengungkap salah satu materi retreat Kabinet Merah Putih terkait dengan disrupsi di pemerintahan, termasuk yang bisa memengaruhi pajak.

Pemungutan pajak apapun di Indonesia harus berdasarkan undang-undang. Hal ini sudah diamanatkan di Pasal 23A UUD 1945.

Sebelumnya, BPK melaporkan potensi dan/atau indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun dan sanksi administrasi sebesar Rp341,8 miliar.

Direktorat Jenderal Pajak memenangkan kasus gugatan perpajakan yang diajukan oleh PT Arion Indonesia terkait sengketa pemeriksaan perpajakan.

Tindak pidana perpajakan yang dilakukan adalah dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.