PPN naik tidak menjamin penambahan penerimaan negara yang signifikan. LPEM UI menyarankan alternatif lain yang optimal bagi perpajakan.

Saat PPN naik pada 2022, peningkatan beban belanja rumah tangga miskin lebih tinggi daripada rumah tangga terkaya. Hal serupa dinilai akan terjadi jika PPN 12%.

PMK 81/2024 atau aturan sapu jagat tentang Coretax System akan menganulir 42 peraturan pajak. Berikut rinciannya.

Kelas menengah dan pekerja dengan pendapatan setara UMR akan menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan PPN naik jadi 12%.

Harga jual mobil bakal naik pada 2025 imbas kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan berlaku per 1 Januari 2025.

Sri Mulyani akan mempublikasikan roadmap peningkatan tax ratio pada awal 2025, berisi cara meningkatkan rasio pajak ke 23% seperti janji Presiden Prabowo.

Komisi XI DPR meminta Menkeu Sri Mulyani menjelaskan roadmap atau cara agar rasio pajak bisa naik ke 23% sesuai janji Prabowo.

Sejumlah negara maju menetapkan tarif PPN jauh di atas Indonesia, namun terdapat juga beberapa negara yang membebankan PPN lebih kecil.

Sepanjang 2024 setoran pajak digital telah mencapai Rp6,86 triliun, telah melampaui total penerimaan 2023 setahun penuh senilai Rp6,76 triliun.

Tax buoyancy yang negatif 0,47 pada kuartal III/2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin tidak seimbang dengan laju penerimaan pajak.

Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Babel melaporkan realisasi penerimaan pajak di kedua provinsi tersebut hingga 31 Oktober 2024 mencapai Rp17,6 triliun.

Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak 2024 tidak akan mencapai target awal, menjadi sekitar Rp1.921,9 triliun.

Mengacu pada kondisi saat ini, tax ratio 15% setara dengan penerimaan pajak Rp3.133 triliun. Nyatanya, target pajak terkumpul baru sekitar Rp1.900 triliun.

Menurut Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Semarang, sosok Sri Mulyani menjadi penyebab tidak kunjung berdirinya Badan Penerimaan Negara (BPN).

Ditjen Pajak Kemenkeu mengungkapkan siap merevisi regulasi maupun kebijakan untuk mendukung program Presiden Prabowo.

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB hanya 9,48% per kuartal III/2024, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu dan dari target yang ditetapkan RPJMN.