APJII meminta pemerintah untuk memperkuat 5G hingga mendorong pembangunan satelit untuk menghadirkan internet yang cepat dan merata.

APJII mengungkapkan dibutukan banyak cara untuk memberantas praktik RT/RW Net ilegal yang makin marak.

APJII menilai dengan 5 reseller Starlink di Indonesia, tatanan internet sudah cukup baik.

Pemerintah Joko Widodo dinilai cukup berhasil dalam mendorong pemerataan internet. Pekerjaan rumah selanjutnya perihal kedaulatan data.

Kehadiran layanan Starlink yang digunakan untuk RT/RW Net tidak perlu dikhawatirkan oleh operator yang menyediakan layanan fixed broadband (FBB).

Pengusaha internet menilai kehadiran internet berbasis Starlink berpotensi mengganggu bisnis internet rumah sehingga pemerintah perlu turun tangan.

APJII menyampaikan layanan internet Starlink telah digunakan untuk RT/RW Net dengan pengawasan ketat termasuk FUP

APJII akan membuat papan pemantauan yang dapat memonitor nama-nama reseller resmi yang telah bekerja sama dengan ISP.

APJII mendesak pemerintah untuk moratorium bisnis internet di Pulau Jawa. Pasalnya, sekitar 60% pelaku bisnis saat ini bertumpuk di Jakarta dan sekitarnya.

RT/RW Net ilegal langgeng di era Joko Widodo. Praktik melanggar konstitusi ini terus beroperasi sambil menjatuhkan harga pasar dan kualitas internet Indonesia

Ketum APJII Muhammad Arif menilai keberadaan RT/RW Net ilegal makin mengkhawatirkan karena merusak ekosistem internet Tanah Air.

Insentif menjadi salah satu faktor penentu untuk mendorong pemerataan akses internet hingga ke desa tertinggal yang kurang menarik

Munas XII Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang digelar di Surabaya kembali memilih Muhammad Arif sebagai Ketua Umum APJII 2024–2028.

Sebanyak 7 dari 10 fasilitas kesehatan di daerah tertinggal mengandalkan internet untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebut sebanyak 8,1 juta warga di daerah tertinggal sudah tersambung internet.

Starlink seluler dikabarkan hadir di dunia termasuk Indonesia pada September 2024. Pemerintah diminta sigap mengantisipasi hal tersebut