Sekjen PBB Ban Ki-moon menyampaikan penyesalannya yang mendalam atas eksekusi mati terhadap delapan terpidana narkoba di Indonesia yang dilaksanakan kemarin dini hari.

Terpidana mati asal Brasil Rodrigo Muxfeldt Gularte yang didiagnosa menderita schizophrenia dan gangguan jiwa bipolar ternyata tidak mengerti atas apa yang terjadi pada dirinya…

Prancis Bakal Mati-matian Selamatkan Serge Atlaoui dari Hukuman Mati

Di tengah protes dunia internasional, pemerintah Iran mendukung eksekusi mati di Indonesia sebagai pelaksanaan kebijakan yang sesuai aturan hukum.

Eksekusi mati terhadap 8 terpidana mati kasus narkoba di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dianggap melipatgandakan pelanggaran HAM di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).nn

Uskup Agung Jakarta, Ignatius Suharyo kembali menegaskan posisi Gereja Katolik yang menolak hukuman mati.

Desmond J Mahesa, anggota Komisi III DPR, mengatakan pemerintah sudah tepat karena sudah menerapkan prinsip kehati-hatian. “Jangan sampai salah menghukum mati seseorang,”…

Kalangan DPR memastikan hubungan diplomatik dengan sejumlah negara akan memburuk setelah warga negaranya dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Berikut ini adalah 7 negara dengan hukuman paling keras untuk kasus narkoba.

Pemerintah Brasil akan mengevaluasi hubungan dengan Indonesia menyusul eksekusi mati terhadap warganya, Rodrigo Gularte, di Nusakambangan, Jawa Tengah, Rabu dini hari ini.…

Prancis mengecam pelaksanaan hukuman mati atas tujuh terpidana kejahatan narkoba dan menyatakan prihatin dengan nasib seorang warga Prancis yang juga masuk dalam daftar mereka…

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott mengecam keras eksekusi hukuman mati di Cilacap dan akan menarik duta besar negaranya.

Jaksa Agung Prasetyo minta pengacara terpidana mati yang akan dieksekusi memberikan penjelasan bahwa tidak ada lagi proses hukum yang dapat ditempuh setelah Presiden Joko…

Hari ini menjadi hari terakhir para terpidana mati untuk melakukan komunikasi dengan Keluarganya di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan.

Kejaksaan Agung tidak mungkin memenuhi permintaan berbagai pihak yang menginginkan pembatalan eksekusi terpidana mati, karena dapat melemahkan proses hukum di dalam negeri.