Hingga Kamis 14 Februari 2019 pukul 11.03 WIB akun pelamar pada situs pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan alamat https://ssp3k-daftar.bkn.go.id/akun,…

Pada hari kedua pendaftaran, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melaporkan pembaharuan informasi jumlah pendaftar. Berdasarkan keterangan BKN, 21 jam sejak pendaftaran dibuka…

Ribuan perawat honorer di Sumatra Selatan mengeluhkan status hingga upah mereka yang sangat minim.

Lambatnya penyelesaian masalah tenaga honorer adalah akibat tidak ada data valid antara Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dengan…

Sekitar 8.000 pegawai honorer di lingkungan pemprov Riau terancam dirumahkan, menyusul kondisi keuangan pemda yang terus mengalami defisit.

Pemerintah Provinsi Sumsel meminta agar pemerintah pusat dapat merevisi kembali regulasi mengenai penerimaan seleksi CPNS khususnya terkait honorer kategori 2 atau K2.

Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah segera mengirimkan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang terkait Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang…

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah ambil ancang-ancang untuk merumahkan para pekerja honorer di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) mulai tahun depan karena berkurangnya…

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memutuskan untuk tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pegawai honorer atau non aparatur sipil negara…

Sepertinya, prinsip menghalalkan segala cara, termasuk membayarkan sejumlah uang, selama bisa menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil masih dipegang oleh sejumlah orang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi, mengapresiasi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang telah mengkoordinasikan aksi…

Keinginan para tenaga kerja honorer kategori II menjadi pegawai negeri sipil (PNS) terganjal Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Tenaga kerja honorer yang melakukan aksi demontrasi gagal untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Sekitar 10.000 orang pegawai Honorer di seluruh Indonesia direncanakan akan berunjuk rasa di DKI Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Pemerintah Kota Depok menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kepada 238 tenaga honorer di Aula Gedung Baleka Depok, Rabu (23/9/2015).