Merujuk data Apkesmi, dari sekitar 10.373 puskesmas di Indonesia, komposisi tenaga kesehatan honorer mencapai 60-70 persen, sedangkan yang berstatus ASN hanya 30-40 persen.

Keterbatasan dana sering kali menjadi alasan klasik penundaan pengangkatan tenaga kesehatan honorer menjasi ASN. DPR RI berjanji akan meloloskan anggaran Kemenkes dengan…

Forum Tenaga Kesehatan Honorer (FTKH) meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk memperbanyak jumlah formasi sehingga tenaga kesehatan dapat terserap dalam Aparatur Sipil…

Asosiasi Puskesmas Indonesia (Apkesmi) mencatat tenaga kesehatan honorer di puskesmas masih mendominasi di Indonesia.

"Tenaga Non PNS atau tenaga honor di Kaltim akan kita pertahankan, dan tidak akan menghapusnya seperti rencana yang akan dilaksanakan pemerintah pusat"

Menpan RB Tjahjo Kumolo menjelaskan alasan pemerintah menghapus jabatan tenaga honorer di instansi pemerintah mulai 2023.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni Pegawai…

Kepala BRIN Tri Handoko membenarkan bahwa pegawai honorer Eijkman tidak memperoleh pesangon usai dilebur ke dalam BRIN.

Dalam surat itu, ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu berusia 35 tahun ke atas, berstatus sertifikasi, dan terdaftar di Dapodik.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan alias BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan seluruh tenaga honorer bergaji di bawah Rp5 juta yang terdaftar…

Pemprov Sumatra Selatan menargetkan sebanyak 2.724 pegawai honorer di lingkungan pemerintahan tersebut mendapat jaminan ketenagakerjaan pada tahun depan.

Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji kurang dari Rp5 juta, baik swasta dan negeri, bisa mendapatkan subsidi senilai Rp600.000.

Menurut Menpan Tjahjo Kumolo  pemerintah pusat tidak mengurusi perekrutan tenaga honorer di daerah selain ASN.

Rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah mendapat tanggapan serius Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Terhadap tenaga honorer yang masih ada sampai saat ini, Komisi II DPR mendesak kepada pemerintah untuk menyelesaikan dengan tahapan dan peta jalan atau "roadmap" yang lebih…