Apindo menyebut pemerintah setidaknya telah empat kali melakukan perubahan aturan terkait pengupahan dalam satu dekade ini.

DPR menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang pengupahan sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),

Kemenaker mengimbau para Gubernur untuk mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan UMP maupun UMK.

Menaker Ida Fauziyah menyurati gubernur yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tidak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan PP Pengupahan merupakan kebijakan yang terbaik yang bisa diambil pemerintah untuk kepentingan dunia usaha dan para pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meminta para kepala daerahdi tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota konsisten dalam menentukan upah minum di daerahnya masing-masing.…

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meminta para kepala daerahdi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menentukan upah minum di daerahnya masing-masing dengan…

Menteri Ketenagakerjaan Muhamad Hanif Dhakiri menyatakan tidak mempermasalahkan adanya penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan peraturan menteri yang mengatur tentang sistem pengupahan di Tanah Air.

Program kerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) tahun ini akan difokuskan ke sektor pengupahan.

Sebanyak 25 perusahaan telah mengajukan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2014 hingga batas akhir pengajuan penangguhan hari ini 20 Desember 2013.

Penetapan upah minimum kabupaten di Jawa Tengah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 560/60/2013 yang ditandatangani pada Senin 18 November 2013.