Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau Apkasi memprediksi remitansi TKI bisa mencapai Rp16 triliun pada Lebaran 2023.

Apkasi memperkirakan perputaran uang selama libur Lebaran 2023 diperkirakan mencapai mencapai Rp92,3 triliun.

Sesuai dengan mandat Presiden, anggaran belanja pemerintah senilai Rp1.200 triliun harus difokuskan untuk belanja produk dalam negeri (PDN) serta usaha menengah kecil (UMK)…

Pemerintah daerah berharap fitur OSS berbasis riisko ini dapat dilengkapi dan terus dikembangkan.

Jokowi mengimbau para kepala daerah, khususnya bupati untuk mencegah terjadinya kenaikan kasus Covid-19.

Apkasi akan menyelenggarakan Munas V secara hybrid.

Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi dalam acara Peresmian Pembukaan Acara Munas VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Kamis (11/2/2021).

Hal itu ditegaskan Jokowi dalam acara Peresmian Pembukaan Acara Munas VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Kamis (11/2/2021).

Hampir semua daerah mempersiapkan diri untuk membuka tempat-tempat wisata.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengajak pemerintah daerah se-Indonesia untuk bersiap menyambut konsep 'new normal' alias tatanan kehidupan baru…

Meski dalam APBD 2020 belum tersedia anggarannya, dana pencegahan penyebaran virus Corona tersebut nantinya akan dimasukkan di rancangan perubahan APBD.

Guna meminimalisir interaksi di luar rumah pemerintah daerah diminta mengarahkan pelajar dan pengajar di daerahnya memanfaatkan platform belajar secara daring.

JAKARTA—Rencana penyelenggaraan Apkasi Otonomi Expo 2019: Trade, Tourism & Investment (AOE19) mendapatkan sambutan dari perwakilan pemerintah kabupaten.

Remigo Yolando Berutu resmi menjabat Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Sekjen Apkasi).

JAKARTA Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP meminta pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten memanfaatkan layanan e-katalog daerah.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia mengedukasi seluruh kepala daerah di Tanah Air agar terhindar dari kasus pengadaan barang/jasa ilegal.