Keterlibatan masyarakat sekitar hutan juga tak kalah penting untuk ikut menjaga dan menyelesaikan setiap persoalan lingkungan yang muncul.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan lebih 430.000 hektare (ha) lahan terehabilitasi setiap tahun. 

Pelaku usaha mulai melirik produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang trennya terus meningkat. Hal tersebut akan didukung Peraturan Menteri LHK Nomor 62/2019 tentang Pembangunan…

Kendati nilai ekspor kayu olahan asal Indonesia mengalami penurunan sepanjang 2019, luas penanam di hutan tanaman naik secara signifikan.

Capaian reforma agraria yang menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah melampaui target. 

PT Inhutani III (Persero) diperkirakan merugi Rp500 juta pada tahun ini lantaran kemarau yang berkepanjangan hingga menjelang akhir tahun di areal kerja perseroan.

Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah (Sulteng), Nahardi mengungkapkan ada seluas 264.874 hektare lahan di provinsi itu yang saat ini dalam kondisi kritis.

Pelaku usaha kehutanan meyakini kemitraan dengan masyarakat di sekitar ekosistem gambut akan kian solid setelah regulasi mengenai perhutanan sosial di lahan gambut terbit. 

Ekonom senior Dradjad Wibowo terpilih secara aklamasi menjadi anggota dewan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), sehingga memperkuat posisi lobi…

Perdagangan karbon mendekati kenyataan sejak pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). 

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia memperkirakan produksi kayu bulat atau log pada tahun depan tumbuh sekitar 10%—15%, baik dari hutan tanaman industri (HTI) maupun hutan…

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah saat membuka secara resmi kegiatan Kemah Konservasi 2019 yang digelar Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam…

APRIL Group tak menampik sebagian lahan anak perusahaannya, PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), terbakar pada tahun ini. 

PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) harus rela mengembalikan sebagian lahan hutan tanaman industri (HTI) yang saat ini dikelolanya di Kalimantan Timur, kepada negara. 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas memastikan hanya PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) yang terkena dampak pembangunan ibu kota baru pada tahap awal.