JAKARTAPT Riau Andalan Pulp and Paper akan tetap mengikuti keputusan pemerintah terkait dengan pembatalan rencana kerja usaha (RKU) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan…
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia yang mewakili suara para pengusaha berbasis hutan mengaku setuju dengan konsep yang dipaparkan pemerintah mengenai reforma agraria.
JAKARTAPemerintah menyebut 3 BUMN dan sejumlah perusahaan lokal segera meneken kesepakatan dengan pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) untuk menjadi…
Realisasi pembangunan infrastruktur dan industri kerap kali tak bisa lepas dari isu perusakan hutan dan lingkungan hidup. Bahkan, ada kalanya berujung pada rasa ketidakadilan…
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia menilai penerapan sistem informasi digital dalam pengelolaan hutan akan mampu mendorong tata kelola hutan yang lebih baik.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL) yang diharapkan dapat beroperasi mulai 1 Januari 2018.
Dengan luas hutan mencapai 125 juta hektare, Indonesia menjadi negara dengan luas hutan tropis terbesar ketiga dunia. Angka ini mestinya bisa menjadi aset untuk pengembangan…
Kepala Konservasi Asia Pulp Paper (APP) Indonesia Dr Dolly Priatna menyatakan penurunan populasi harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) salah satunya karena hilangnya…
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menekankan perlu ada terobosan kebijakan terkait pengelolaan hutan, sehingga pengelolaan hutan memiliki dimensi ekonomi juga lingkungan.…
Suryono, petani dari Tualang, Kabupaten Siak, Riau, bangga dengan keputusannya meninggalkan perkebunan kelapa sawit dan beralih menanam pepaya, jagung, cabai, kacang panjang,…
Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen melaksanakan perjanjian Paris Agreement sebagai upaya bersama memerangi perubahan iklim.
JAKARTA – Pemerintah mengajukan perubahan peruntukan kawasan hutan seluas 212.699 hektare di sembilan provinsi kepada DPR untuk merespons revisi rencana tata ruang wilayah…
Usulan pelepasan kawasan hutan di sembilan provinsi yang diajukan pemerintah hanya disetujui sebagian oleh DPR. Legislatif meminta pemerintah memprioritaskan kepentingan…
Pemerintah mengajukan perubahan peruntukan kawasan hutan seluas 212.699 hektare di sembilan provinsi kepada DPR untuk merespons revisi rencana tata ruang wilayah di provinsi-provinsi…
Ekowisata yang melibatkan masyarakat setempat diyakini sebagai kegiatan ideal untuk memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. Melalui kegiatan ekowisata,…
Industri hutan tanaman industri (HTI) di Riau terancam kekurangan bahan baku menyusul akan diberlakukannya PP No.57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut,…
MATARAM – Asean Working Group on Forest Management atau AWG-FM ke-13 menyoroti pola pengelolaan hutan Nusa Tenggara barat melalui konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan yang dinilai…